"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus Berontak! Tuntut Evaluasi Program MBG dan Efisiensi Anggaran, Desak Revisi UU Minerba"

Suasana di depan kantor DPRD Kabupaten Kudus pada Kamis 20 Februari 2025 siang terlihat memanas. Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus berkumpul dengan bendera berwarna hitam hijau dan spanduk, membawa pesan kuat yang mereka sampaikan melalui aksi unjuk rasa. Tak jauh dari pintu gerbang DPRD, asap hitam mengepul tinggi akibat pembakaran ban bekas yang  diakukan sebagai simbol protes terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan masyarakat.

Di tengah hiruk-pikuknya, suara teriakan dan orasi menggema di udara. "Pendidikan Jangan Dibandingkan dengan Makan Gratis!" dan "Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat!" tertulis di poster-poster yang mereka bawa. Suara mereka penuh emosi dan ketegasan, menyerukan agar pemerintah daerah segera meninjau ulang dua kebijakan yang tengah disorot: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.

Orator aksi, Arya Luqmansyah, dengan lantang menyuarakan aspirasi di depan massa  “Program ini seharusnya bukan hanya tentang memberi makan, tapi juga menjaga kualitas pendidikan! Jangan sampai pendidikan jadi korban dari kebijakan yang tidak matang!”

Tuntutan tidak berhenti di situ. Selain mengkritisi kebijakan lokal, Mahasiswa juga menyerukan revisi atas Undang-Undang Minerba yang baru disahkan dua hari lalu. Mereka menilai bahwa UU ini berpotensi merugikan banyak pihak, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami mendukung perjuangan teman-teman Mahasiswa. Aspirasi kalian akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Kholid Mawardi selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus,

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Kholid menjelaskan bahwa dampaknya terhadap sektor publik sudah dipertimbangkan dengan matang. "Kami sudah pastikan bahwa pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan lancar," ujarnya.

Namun, bagi Mahasiswa Islam Kudus, ini bukan hanya tentang kebijakan semata. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa pemerintahan Kudus benar-benar hadir untuk rakyat.

3 Komentar